Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 

 

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Tutuyan ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,

2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,

3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan,

2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,

4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

 

Petugas Informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Uraian Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang
1.	Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.	Ketua	Pengarah PTSP	1. Tugas dan Tanggungjawab: a. Membentuk Tim Pengelola PTSP; b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. Mensosialisasikan PTSP 1. kepada seluruh aparat Pengadilan; d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit di Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP; e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP; 2. Wewenang : a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP; b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP;
2.	Farhan Husain, S.H.I.	Panitera	Penanggungjawab PTSP (Aspek Teknis)	1. Tugas Dan Tanggungjawab : a. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Tutuyan agar PTSP dapat dikelola dengan baik; b. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP; c. Memberika laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP; d. Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan selaku Pengarah PTSP; e. Bertanggungjawab atas sarana dan prasarana kelengkapan layanan PTSP; f. Bertanggungjawab atas kenyamanan ruang PTSP; 2. Wewenang: a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun insidentil kepada Petugas PTSP; b. Memberikan teguran kepada pelaksana dan Petugas PTSP;
3.	Sri Puspa Dewi Pulukadang, S.H	Sekretaris	Penanggungjawab PTSP (Aspek Non Teknis)	1. Tugas Dan Tanggungjawab : a. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Tutuyan agar PTSP dapat dikelola dengan baik; b. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP; c. Memberikan laporan pengelolaan sarana PTSP kepada Pengarah PTSP; d. Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan selaku Pengarah PTSP; e. Bertanggungjawab atas sarana dan prasarana kelengkapan layanan PTSP; f. Bertanggungjawab atas kenyamanan ruang PTSP; 2. Wewenang: a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun insidentil kepada Petugas PTSP; b. Memberikan teguran kepada pelaksana dan Petugas PTSP;
4.	Muhammad Salwa Sofian, S.H.	Panmud Permohonan	Petugas Pelayanan Informasi	1. Tugas dan Tanggungjawab: a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku; c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Dalam melaksanakan tugas, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTPS; 2. Wewenang: Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5.	Mochamad Rizky Soe’oed, S.H	Analis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan Pendaftaran dan Layanan Khusus Courfren	1. Menerima pendaftaran perkara gugatan yang diajukan oleh para pihak 2. Menelaah kelayakan berkas perkara 3. Menaksir panjar biaya perkara 4. Menuangkan jumlah biaya dalam SKUM perkara 5. Mencatat/menginput identitas para pihak perkara 6. Mencatat/menginput identitas majelis hakim yang menyidangkan perkara 7. Mencatat/menginput tanggal penetapan majelis hakim perkara 8. Mencatat/menginput tanggal penetapan hari sidang perkara 9. Mencatat/menginput tanggal sidang pertama perkara 10. Mencatat/menginput tanggal penundaan sidang perkara 11. Mencatat/menginput tanggal putusan perkara 12. Mencatat/menginput amar putusan perkara 13. Mencatat/menginput tanggal putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara
6.	Muhammad Arif Pahlevi, S.H	Analis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan E-Court	1. Memberikan informasi dan menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik. 2. Memberi pelayanan bagi calon pengguna lain untuk mendapat akun e-Court. 3. Membantu calon pengguna terdaftar untuk mendapatkan akun e Court. 4. Membantu calon pengguna lain membuatkan akun-akun personal dalam rangka mendukung kelancaran e-Court seperti membuat alamat e-mail dan lain-lain, termasuk pula pemulihan password akun jika pihak lupa atau mengalami kesulitan dan atau pembaharuan alamat domisili elektronik. 5. Memproses permohonan izin pengguna lain yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menggunakan akun pengguna lain, jika digunakan beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan. 6. Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain, 7. Membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi e-Court. 8. Memastikan akun pengguna terdaftar dan pengguna lain benar benar digunakan oleh yang bersangkutan. Apabila ditemukan pelanggaran penggunaan akun, petugas meja e-Court segera melaporkan kepada Ketua untuk diambil tindakan. 9. Membantu proses permohonan pihak dalam hal terjadi penggantian kuasa dan menyampaikan pergantian tersebut secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, untuk perubahan domisili elektronik pada data e-Court perkara yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen berupa scan surat kuasa asli. 10. Menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil, apabila terjadi permasalahan pada sistem e-Court. 11. Membantu membuatkan akun dan mendaftarkan permohonan intervensi yang diajukan secara elektronik oleh pihak ketiga. 12. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM). 13. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dalam mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan. 14. Menerima penyerahan dokumen jawaban, duplik dan kesimpulan dari tergugat yang mengikuti persidangan secara hybrid.
7.	Novita Otaya, S.H	Panitera Muda Hukum	Petugas Pelayanan Pembayaran	a. Pemberian Surat Kuasa  Untuk Membayar; b. Memastikan pihak telah melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan kode virtual account dan nominal pada e-SKUM c. Memastikan uang panjar biaya perkara telah tercatat di sistem e Court. d. Memastikan uang panjar biaya perkara telah masuk ke rekening pengadilan. e. Memproses pengembalian biaya perkara jika terjadi kekeliruan pembayaran. f. Memberi penjelasan dan/atau membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara/ tambah panjar biaya perkara/PNBP perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan melalui saluran pembayaran secara elektronik. g. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk mendapatkan notifikasi secara elektronik/informasi atas sisa panjar biaya perkara. h. Berkoordinasi dengan bagian kesekretariatan untuk pengelolaan biaya perkara yang diajukan secara prodeo atau pembebasan biaya perkara. i. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; j. Menginput dan memperbarui data keuangan perkara pada SIP; k. Pengembalian sisa panjar biaya perkara; l. Penyerahan bukti-bukti pembayaran;
8.	Isti Kharotun, A.Md	Jurusita Pengganti	Petugas Pelayanan Pengambilan Produk	1. Menyiapkan Produk Pengambilan yang akan diambil; 2. Menyiapkan tanda terima pengambilan beserta rincian PNBP. 3. Melakukan pemutakhiran data/update
9.	Farhan Husain, S.H.I	Panitera	Petugas Pelayanan Pengaduan / Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	1. Menerima laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparatur pengadilan, termasuk laporan penolakan gratifikasi 2. Mengelola dan mengadministrasikan semua laporan gratifikasi yang masuk, termasuk penyaluran laporan tersebut ke unit yang lebih tinggi di Mahkamah Agung untuk dianalisis lebih lanjut oleh KPK 3. Melakukan pendampingan kepada pelapor (aparatur pengadilan) dalam proses pelaporan mandiri melalui aplikasi GOL KPK 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan pengendalian gratifikasi 5. Memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan dan efektivitas kebijakan serta prosedur pengendalian gratifikasi di satuan kerja pengadilan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara periodik kepada pimpinan pengadilan dan kepada unit yang lebih tinggi (seperti UPG Pengadilan Tinggi Agama) 7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan terkait pelaksanaan pengendalian gratifikasi. 8. Bersama unit yang lebih tinggi dan KPK, menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan.
10.	Ahmad Hudzaifah Al Farouq, S.H	Operator - Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Umum	1. Menyiapkan aktifasi layanan antrian pengunjung 2. Menyiapkan tanda terima pengambilan beserta rincian PNBP. 3. Melakukan pemutakhiran data/update
11.	Ahmad Abdillah Pampang	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Keamanan	1. Menyiapkan ID Card Pengunjung 2. Mengarahkan Pengunjung untuk mengisi Buku Pengunjung 3. Mengarahkan Pengunjung untuk menuju PTSP 4. Melakukan monitoring aktifitas pengunjung selama berada di Pengadilan Agama Tutuyan 5. Menarik kembali ID Card pengunjung setelah seluruh layanan selesai dan keluar area pengadilan
12.	Elki Limbanadi	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Keamanan	1. Menyiapkan ID Card Pengunjung 2. Mengarahkan Pengunjung untuk mengisi Buku Pengunjung 3. Mengarahkan Pengunjung untuk menuju PTSP 4. Melakukan monitoring aktifitas pengunjung selama berada di Pengadilan Agama Tutuyan 5. Menarik kembali ID Card pengunjung setelah seluruh layanan selesai dan keluar area pengadilan

 

 SK PETUGAS TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA TUTUYAN TAHUN 2025

  BARU                   LAMA

            

 

 

 

SOP PELAYANAN PUBLIK

No	Nama SOP	Nomor SOP	Download
1	SOP Pelayanan Informasi	SOP/AP/01	download
2	SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum	SOP/AP/02	download
3	SOP Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	SOP/AP/03	download
4	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	SOP/AP/04	download
5	SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	SOP/AP/05	download
6	SOP Penetapan Majelis Hakim	SOP/AP/06	download
7	SOP Penunjukan Panitera Pengganti	SOP/AP/07	download
8	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	SOP/AP/08	download
9	SOP Penetapan Hari Sidang	SOP/AP/09	download
10	SOP Pemanggilan Para Pihak	SOP/AP/10	download
11	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/11	download
12	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/12	download
13	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	SOP/AP/13	download
14	SOP Pelayanan Mediasi	SOP/AP/14	download
15	SOP Pemanggilan Mediasi	SOP/AP/15	download
16	SOP Pelayanan Penundaan Sidang	SOP/AP/16	download
17	SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	SOP/AP/17	download
18	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/18	download
19	SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/19	download
20	SOP Pemeriksaan Setempat	SOP/AP/20	download
21	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/21	download
22	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/22	download
23	SOP Teguran kepada Pihak untuk Menambah Panjar Biaya Perkara yang Habis	SOP/AP/23	download
24	SOP Prosedur Teguran Tambah Panjar Biaya Perkara dan Pihak Tidak Menambah Panjar	SOP/AP/24	download
25	SOP Pelayanan Sita Jaminan	SOP/AP/25	download
26	SOP Pelayanan Sita Buntut	SOP/AP/26	download
27	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	SOP/AP/27	download
28	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	SOP/AP/28	download
29	SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar	SOP/AP/29	download
30	SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	SOP/AP/31	download
31	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	SOP/AP/32	download
32	SOP Pelayanan Ikrar Talak	SOP/AP/33	download
33	SOP Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	SOP/AP/37	download
34	SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	SOP/AP/38	download
35	SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Talak	SOP/AP/40	download
36	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat dengan Pemeriksaan Sederhana	SOP/AP/41	download
37	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak Memnuhi Syarat	SOP/AP/42	download
38	SOP Pelayanan Banding	SOP/AP/45	download
39	SOP Pelayanan Kasasi	SOP/AP/46	download
40	SOP PELAYANAN TAMU	SOP/AS/21	download